Data di lapangan menunjukkan: Konsumsi BBM non-subsidi menurun drastis karena masyarakat beralih ke Pertalite.Inflasi bahan pokok naik 0,6% hanya dalam sepekan setelah kenaikan harga BBM.
Angkutan umum dan logistik mulai menyesuaikan tarif, menambah beban ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, pemerintah masih mengalokasikan anggaran raksasa untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun 2026, program ini menyedot Rp335 triliun dari APBN, dengan Rp223 triliun diambil dari pos pendidikan. Target penerima manfaat memang besar, mencapai 82,9 juta orang, namun realisasi di lapangan belum optimal. Laporan terbaru menunjukkan penyerapan anggaran baru sekitar Rp18 triliun, dengan berbagai kendala distribusi dan potensi penyalahgunaan.
Opini saya jelas: di tengah krisis energi, program MBG layak dihentikan.Subsidi BBM lebih mendesak karena dampaknya langsung ke seluruh lapisan masyarakat.MBG boros anggaran dan rawan korupsi, sementara efektivitasnya masih dipertanyakan.
Energi adalah tulang punggung ekonomi: tanpa stabilitas harga BBM, inflasi akan menghantam lebih keras daripada masalah gizi yang bisa ditangani dengan program alternatif yang lebih terukur.
Menghentikan MBG bukan berarti mengabaikan isu gizi. Pemerintah bisa mengalihkan sebagian anggaran ke program bantuan pangan langsung atau memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Namun, subsidi BBM harus menjadi prioritas agar roda ekonomi tetap berputar.
Risiko jika MBG tetap berjalan:Subsidi energi tidak cukup, harga transportasi melonjak.Inflasi bahan pokok semakin menghantam masyarakat.
Ketidakpuasan publik meningkat, menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah.
Kesimpulannya, di tengah situasi ekonomi yang rapuh, menghentikan MBG dan mengalihkan anggarannya untuk subsidi BBM adalah langkah rasional dan realistis. Energi adalah kebutuhan dasar yang menyentuh semua orang, dan menjaga stabilitasnya berarti menjaga ketahanan ekonomi bangsa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar